Target investasi swasta di Sulsel capai Rp10 triliun

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menargetkan total realisasi investasi sektor swasta mencapai Rp10 triliun tahun 2009. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur mengemukakan, kebutuhan investasi Rp10 triliun tersebut untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6% tahun ini.

“Kami yakin target investasi tersebut realistis dan kami optimis bisa merealisasikannya,” ujarnya kepada Bisnis di Hotel Pantai Gapura, akhir pekan lalu. Menurut Tan Malaka besaran investasi tersebut akan digenjot terus-menerus dalam lima tahun mendatang, dengan target Rp12,7 triliun di tahun 2013.

Nilai investasi akan berpeluang mengerek pertumbuhan ekonomi Sulsel dari angka 7,6% tahun 2009, menjadi 8% di tahun 2013 mendatang. Tan mengatakan prospek investasi tersebut sudah menjadi komitmen stake holder pemerintah daerah untuk mewujudkannya, demi pengembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

“Angka investasi tersebut sudah tertuang dalam rencana jangka panjang Sulsel 2009-2013, di mana kami telah mengalkulasikan kontribusi investasi sektor swasta untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang kami inginkan. Secara bertahap angka Rp10 triliun tersebut meningkat tiap tahun, di mana nilainya bisa Rp12,7 triliun di tahun 2013,” katanya.

Tan Malaka menuturkan realisasi investasi swasta 2009 ini masih akan didominasi pertanian dan perkebunaan, sebab kekuatan ekonomi Sulsel selama ini memang bertumpu pada sektor tersebut.
Tan mengemukakan pemerintah daerah sudah mengalokasikan stimulus fiskal dalam APBD 2009 untuk menggenjot pengembangan sektor pertanian dan perkebunan lokal lebih optimal.
Sekretaris Badan Promosi dan Penanaman Modal (BPPMD) Sulsel Nur Alam menuturkan target investasi Rp10 triliun di tahun 2009 dan Rp12,7 triliun tahun 2012 sudah disosialisasikan.

Menurutnya, target investasi tersebut dapat terealisasi asalkan fasilitas dan infrastruktur penanaman modal lokal tersedia bagi pelaku dunia usaha.
Nur Alam mengatakan investor enggan membenamkan modal di suatu daerah jika daerah ini masih memiliki birokratis yang berujung pada ekonomi biaya tinggi.