MAKASSAR: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan penyalahgunaan anggaran senilai Rp1,4 miliar di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar pada proyek pengadaan meteran.
Sumber Bisnis di PDAM yang mengetahui informasi itu mengemukakan proyek tersebut berawal pada tahun 2007 lalu saat dimenangkan oleh PT Wetang Lestari dengan total anggaran pengadaan Rp3,3 miliar.
Dalam pengadaannya, Wetang Lestari menetapkan anggaran Rp205.000 per unit meteran, padahal harga pasar saat itu disebut hanya berkisar Rp115.000 per unit. Dengan demikian, kata sumber itu mengutip temuan BPKP, diduga terjadi penggelembungan (mark up) hingga sekitar Rp90.000 per unit atau total Rp1,4 miliar.
“Dari hasil pemeriksaan, ditemukan penyimpangan anggaran dalam proyek pengadaan tersebut yang melibatkan oknum terkait,” katanya, kemarin. Selain masalah mark up, BPKP juga merekomendasikan PDAM Makassar memutuskan kontrak kerja sama dengan PT Traya Tirta untuk meminimalkan potensi kerugian yang lebih besar bagi salah satu perusahaan daerah Kota Makassar itu.
“Jadi, hasil laporan BPKP pada 31 Desember 2008 lalu tidak hanya penemuan mark up pada pengadaan meteran yang dilakukan PDAM dengan PT Wetang Lestari, tapi juga mengenai kerja sama antara PDAM dengan pihak PT Traya,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Humas PDAM Makassar Jufri Sakka tidak bersedia memberikan keterangan. Menurut Jufri, pihaknya belum mendapatkan informasi apa pun mengenai hal itu. “Jangan tanya ke saya, langsung saja ke yang bersangkutan. Sampai saat ini, saya belum mengetahui apa pun mengenai masalah itu,” tandas Jufri Sakka.
Sumber Bisnis di PDAM yang mengetahui informasi itu mengemukakan proyek tersebut berawal pada tahun 2007 lalu saat dimenangkan oleh PT Wetang Lestari dengan total anggaran pengadaan Rp3,3 miliar.
Dalam pengadaannya, Wetang Lestari menetapkan anggaran Rp205.000 per unit meteran, padahal harga pasar saat itu disebut hanya berkisar Rp115.000 per unit. Dengan demikian, kata sumber itu mengutip temuan BPKP, diduga terjadi penggelembungan (mark up) hingga sekitar Rp90.000 per unit atau total Rp1,4 miliar.
“Dari hasil pemeriksaan, ditemukan penyimpangan anggaran dalam proyek pengadaan tersebut yang melibatkan oknum terkait,” katanya, kemarin. Selain masalah mark up, BPKP juga merekomendasikan PDAM Makassar memutuskan kontrak kerja sama dengan PT Traya Tirta untuk meminimalkan potensi kerugian yang lebih besar bagi salah satu perusahaan daerah Kota Makassar itu.
“Jadi, hasil laporan BPKP pada 31 Desember 2008 lalu tidak hanya penemuan mark up pada pengadaan meteran yang dilakukan PDAM dengan PT Wetang Lestari, tapi juga mengenai kerja sama antara PDAM dengan pihak PT Traya,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Humas PDAM Makassar Jufri Sakka tidak bersedia memberikan keterangan. Menurut Jufri, pihaknya belum mendapatkan informasi apa pun mengenai hal itu. “Jangan tanya ke saya, langsung saja ke yang bersangkutan. Sampai saat ini, saya belum mengetahui apa pun mengenai masalah itu,” tandas Jufri Sakka.
.jpg)
