Tiga calon investor PLTU Kima mundur

MAKASSAR: Tiga perusahaan yang menyatakan minat terlibat dalam rencana proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PT Kawasan Industri Makassar (Persero) akhirnya menarik diri. Mundurnya calon investor tersebut membuat rencana PLTU 2x7 MW berbahan bakar batubara tersebut kembali terkatung-katung.

Direktur Utama Kima Bachder Djohan mengatakan tiga perusahaan itu masing-masing dua dari Jakarta dan satu dari Batam, Kepulauan Riau. Kemunduran mereka, katanya, karena berbagai sebab.Investor asal Batam semula dianggap sangat serius. Menurut Bachder, pembicaraan dengan pihak Batam bahkan sudah menyentuh soal skema bagi hasil investasi.

“Tetapi karena alasan yang tidak dapat kami sebutkan, perusahaan Batam itu mundur, termasuk yang dari Jakarta. Sekarang kami dalam posisi menawarkan lagi,” katanya, kemarin. Bachder menuturkan Kima tetap meneruskan rencana itu sebab dinilai strategis dalam rangka memacu nilai tambah perseroan.

Krisis listrik di Sulawesi Selatan, katanya, selama ini menjadi titik kelemahan yang membuat investor enggan masuk.
“Ada 8 investor di Kima yang akhirnya batal meningkatkan investasi karena PLN tidak dapat memenuhi permintaan listrik. Kami tidak mau ini terus terjadi,” imbuhnya.

Kima berencana membangun PLTU 2x7 MW yang diperkirakan senilai Rp28 miliar. Sebagian besar modal bersumber dari kocek investor swasta.
Rencana tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Negara BUMN mewakili pemerintah pusat selaku pemegang saham Kima. Perseroan juga telah membicarakannya secara informal dengan General Manager PLN Sulselrabar Arifuddin Nurdin yang kini digantikan Haryanto W.S.

Bachder mengatakan Kima akan menggunakan seluruh produksi listrik pembangkit itu untuk kebutuhan kegiatan industri. Saat ini beban puncak pemakaian listrik di kawasan industri terbesar di Sulawesi itu mencapai 24 MW per hari.

Kima adalah badan usaha milik negara yang bergerak dalam penjualan lahan, sewa gudang, sewa bangunan pabrik siap pakai (BPSP), dan penyewaan alat berat. Pemerintah pusat memegang 60% saham perseroan, selebihnya pemprov Sulsel 30% dan pemkot Makassar 10%. Dari luas total sekitar 700 hektare, lahan yang telah difungsikan saat ini baru 370 ha.