Hutan bakau tersisa 6 ha

KENDARI: Dalam 20 tahun terakhir, kawasan hutan bakau di Kendari, Sultra, menyusut drastis dari 155 hektare menjadi 6 ha. Hal ini karena pesatnya pembangunan yang ikut menggusur kawasan bakau. Kepala Kantor Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Kendari Tin Farida mengatakan degradasi kawasan bakau atau mangrove ini banyak terjadi akibat pengembangan kawasan pemukiman, tambak milik rakyat, dan pembangunan sarana dan prasarana lainnya.

Cepatnya laju perusakan juga tidak terlepas dari lemahnya pengawasan pemerintah. Sedangkan Pemkot Kendari tidak memiliki nilai tawar yang tinggi terhadap kawasan bakau karena lokasi itu dimiliki oleh rakyat.

”Akibatnya, kami sulit melakukan kontrol terhadap lahan bakau karena bukan milik pemerintah. Cara yang paling bisa ditempuh ialah dengan melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran hutan bakau,” jelas Tin di Kendari, Rabu. Menurut Tin, sosialisasi yang dilakukan pun tidak hanya sekadar dampak lingkungan tapi juga mengarah pada konsekuensi hukum bagi para pelanggarnya, karena merusak kawasan bakau merupakan tindakan ilegal.

Langkah yang akan diambil Pemkot Kendari untuk menyelamatkan kawasan bakau di Kendari adalah penyusunan peraturan daerah tentang bakau. ”Saat ini, rancangannya sudah selesai dan siap diajukan ke DPRD. Tinggal menunggu waktu saja,” tambahnya.

Tin juga mengkritik implementasi peraturan daerah tentang tata ruang Kota Kendari yang diterapkan tahun 2002 silam. Dalam peraturan itu, dikenal adanya lahan konservasi dengan pemanfaatan ruang 70% kawasan tertutup (hutan) dan 30% kawasan terbuka. .