Menakar kredit konsumtif Bank Sulsel

Silakan tengok data bank sentral. Per Januari 2009, sekitar 70% dari Rp96,4 triliun total kredit BPD di negeri ini adalah pinjaman konsumtif. Hanya 20,5% atau setara Rp19,8 triliun kredit BPD disalurkan untuk modal kerja. Kredit investasi cuma menyerap 9% atau Rp8,7 triliun.

Perilaku tersebut pasti ada hubungannya dengan postur sumber dana BPD yang didominasi simpanan jangka pendek, khususnya simpanan pemerintah daerah dan deposito. Hanya 20% sumber dana BPD pada Januari 2009 merupakan tabungan.

Alhasil, BPD jadi tidak leluasa mengguyurkan dana untuk pinjaman produktif yang sifatnya jangka panjang. Dengan demikian, bila dikomparasikan dengan BPD lain, Bank Sulsel sama sekali tidak sendirian. Dominasi kredit konsumtif dalam portofolio Bank Sulsel dialami pula oleh rata-rata BPD di Tanah Air.

Kalau begitu, masih perlukah seruan agar Bank Sulsel mengubah haluan, meningkatkan porsi kredit produktif? Ya! Rasanya semua pihak akan setuju. Bank Sulsel tetap perlu berubah.
Banyak alasan dapat dikemukakan. Alasan paling kuat, tentu saja, adalah daerah ini membutuhkan suntikan dana untuk sektor riil.

Andaikan, taruhlah, 50% dana pihak ketiga Bank Sulsel ditembakkan ke sektor riil, betapa signifikan faedahnya. Kalau satu usaha kecil bisa bergerak dengan kredit Rp50 juta, maka duit Rp1,5 triliun akan mampu menghidupi 30.000 UMKM. “Kalau bukan kita, siapa lagi yang membangun daerah ini (Sulsel)?” demikian kerap ajakan Gubernur Syahrul.

Para pemangku kepentingan tentu berharap ajakan tersebut akan disambut direksi Bank Sulsel, entah yang saat ini maupun direksi baru hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) bulan April nanti. Tiga dari empat direktur Bank Sulsel akan habis masa jabatannya pada April ini, termasuk Direktur Utama Andi Djuarzah.

Bagaimanapun, bukan tanpa sebab bank pemda dinamakan bank pembangunan daerah. Jika hanya terus bermain di segmen konsumtif, kita ganti saja akronim BPD menjadi BKD, Bank Konsumsi Daerah? Bukan begitu?
.