PALU: Ketua Utama DPP Alkhairat Palu Sagaf Aldjufrie meminta krisis listrik yang melanda Kota Palu segera dituntaskan karena telah berpengaruh pada kehidupan masyarakat di daerah ini.“Kami titip kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla agar memerintahkan PLN menambah daya atau pembangkit sehingga tidak ada lagi pemadaman pagi dan malam di Palu,” kata Sagaf saat menerima Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud di Palu, Sabtu malam.
Dia mengemukakan krisis listrik di Palu tidak hanya memukul dunia usaha, tetapi merugikan masyarakat secara umum. “Kalau lampu padam, masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas rumah tangga. Anak-anak susah belajar dan lain-lain,” kata pemimpin perguruan Islam terbesar di kawasan timur Indonesia (KTI) ini. Sagaf mengatakan kedudukan kantor PLN wilayah di Manado, Sulawesi Utara, dinilai tidak menguntungkan Sulteng. “Kalau bisa kantor wilayah PLN dipecah saja, Sulteng digabung ke Sulawesi Barat, sehingga bisa lebih efektif,” ujarnya.
Aksa Mahmud mengatakan permintaan daya listrik ditambah untuk meminamilisir pemadaman di Palu akan dibicarakan dengan pihak PLN. “Saya akan bantu menyampaikan masalah tersebut ke Wapres,” tegasnya. Krisis listrik di Palu, Donggala, dan Parigi-Moutong disebabkan beberapa faktor, yakni pertama mesin pembangkit milik PLN yang sudah tua tidak maksimal lagi. Kedua, PLTU Palu yang dibangun swasta kapasitasnya sangat kecil, yakni 2x15 MW.
“Kalau ada mesin di antara dua pembangkit milik PLN atau PLTU yang masuk dalam waktu pemeliharaan, maka suplai listriknya akan kurang,” kata Aksa. Ke depan, menurut Aksa, Sulteng dan Sulawesi secara keseluruhan tidak lagi mengalami krisis listrik. Karena, ada dua pembangkit besar yang berada di Sulteng yang beroperasi yakni PLTA Poso 1 berkapasitas 2x195 MW dan 2x100 MW yang dibangun PLN di Tolitoli.
Aksa mengatakan Wapres Jusuf Kalla telah memerintahkan PLN merencanakan pembangunan interkoneksi Sulawesi sama seperti Jawa Bali. “Dalam empat tahun terakhir ini kita sudah mengembangkan power plant termasuk di Sulsel, tapi karena masih proses konstruksi, belum bisa diinterkoneksi. Yang pasti PLN diminta harus bangun jaringan sejak sekarang,” ujarnya.
Denda
Wali Kota Palu, Rusdy Mastura, mengemukakan kondisi kelistrikan saat ini telah memasuki fase penyelesaian, karena PLTU Palu dan PT PLN sudah membuat kesepakatan untuk memaksimalkan produksi listrik. Dia mengemukakan PLTU Palu dan PLDT Silae harus mampu memproduksi sesuai kapasitasnya agar saat beban puncak yang mencapai 48 MW tidak ada masalah.
“Jika PLTU tidak maksimal atau PLTD Silae langgar kesepakatan, akan dikenakan penalti atau sanksi,” tegasnya. Rusdy mengatakan April tidak ada lagi pemadaman bergilir seperti yang dirasakan saat ini. “Kami pemerintah kota menyatakan soal listrik adalah tanggungjawab PLN. Kalau masih padam kami akan lapor ke direksi PLN,” ujarnya.
Sejak masalah listrik ini dilaporkan ke Wapres, direksi PLN setiap saat memantau langsung kondisi kelistrikan di sini. “Mudah-mudahan ada penyelesaian dalam waktu singkat ini,” katanya.
Dia mengemukakan krisis listrik di Palu tidak hanya memukul dunia usaha, tetapi merugikan masyarakat secara umum. “Kalau lampu padam, masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas rumah tangga. Anak-anak susah belajar dan lain-lain,” kata pemimpin perguruan Islam terbesar di kawasan timur Indonesia (KTI) ini. Sagaf mengatakan kedudukan kantor PLN wilayah di Manado, Sulawesi Utara, dinilai tidak menguntungkan Sulteng. “Kalau bisa kantor wilayah PLN dipecah saja, Sulteng digabung ke Sulawesi Barat, sehingga bisa lebih efektif,” ujarnya.
Aksa Mahmud mengatakan permintaan daya listrik ditambah untuk meminamilisir pemadaman di Palu akan dibicarakan dengan pihak PLN. “Saya akan bantu menyampaikan masalah tersebut ke Wapres,” tegasnya. Krisis listrik di Palu, Donggala, dan Parigi-Moutong disebabkan beberapa faktor, yakni pertama mesin pembangkit milik PLN yang sudah tua tidak maksimal lagi. Kedua, PLTU Palu yang dibangun swasta kapasitasnya sangat kecil, yakni 2x15 MW.
“Kalau ada mesin di antara dua pembangkit milik PLN atau PLTU yang masuk dalam waktu pemeliharaan, maka suplai listriknya akan kurang,” kata Aksa. Ke depan, menurut Aksa, Sulteng dan Sulawesi secara keseluruhan tidak lagi mengalami krisis listrik. Karena, ada dua pembangkit besar yang berada di Sulteng yang beroperasi yakni PLTA Poso 1 berkapasitas 2x195 MW dan 2x100 MW yang dibangun PLN di Tolitoli.
Aksa mengatakan Wapres Jusuf Kalla telah memerintahkan PLN merencanakan pembangunan interkoneksi Sulawesi sama seperti Jawa Bali. “Dalam empat tahun terakhir ini kita sudah mengembangkan power plant termasuk di Sulsel, tapi karena masih proses konstruksi, belum bisa diinterkoneksi. Yang pasti PLN diminta harus bangun jaringan sejak sekarang,” ujarnya.
Denda
Wali Kota Palu, Rusdy Mastura, mengemukakan kondisi kelistrikan saat ini telah memasuki fase penyelesaian, karena PLTU Palu dan PT PLN sudah membuat kesepakatan untuk memaksimalkan produksi listrik. Dia mengemukakan PLTU Palu dan PLDT Silae harus mampu memproduksi sesuai kapasitasnya agar saat beban puncak yang mencapai 48 MW tidak ada masalah.
“Jika PLTU tidak maksimal atau PLTD Silae langgar kesepakatan, akan dikenakan penalti atau sanksi,” tegasnya. Rusdy mengatakan April tidak ada lagi pemadaman bergilir seperti yang dirasakan saat ini. “Kami pemerintah kota menyatakan soal listrik adalah tanggungjawab PLN. Kalau masih padam kami akan lapor ke direksi PLN,” ujarnya.
Sejak masalah listrik ini dilaporkan ke Wapres, direksi PLN setiap saat memantau langsung kondisi kelistrikan di sini. “Mudah-mudahan ada penyelesaian dalam waktu singkat ini,” katanya.
.jpg)
