Pengusaha diminta jujur bayar pajak

MAKASSAR: Wajib pajak khususnya pengusaha diminta lebih jujur dan tertib membayar pajak. Pasalnya, pembiayaan pembangunan kini dan di masa depan sangat bergantung pada setoran pajak. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan situasi dewasa ini telah berbanding terbalik dengan kondisi belasan tahun silam ketika negara masih menikmati rezeki nomplok (windfall profit) berlimpah dari produksi migas.

“Dulu pendapatan negara lebih banyak dari migas, sekarang terbalik 70% penerimaan dari pajak. Makanya pengusaha harus taat bayar pajak,” kata Wapres di Kanwil Pajak Sulselrabar Makassar, pekan lalu.
Pada kesempatan itu, Kalla menyerahkan surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan pribadinya.

Wapres saat ini masih tercatat sebagai warga Makassar dan beralamat di Jl. Haji Bau. Sejak menjadi wapres, Kalla setiap tahun masih melaporkan SPT di Makassar. Dirjen Pajak Darmin Nasution yang ikut serta dalam seremoni tersebut mengatakan jumlah WP secara nasional bertambah amat signifikan dalam tiga tahun terakhir menyusul program ekstensifikasi dan sunset policy.

Pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) baru pada 2008 mencapai 3,54 juta, sedangkan pada 2007 sebanyak 2,3 juta. Sekarang total WP orang pribadi tercatat 11 juta dan WP badan 1,99 juta. Meski demikian, kata Darmin, kenaikan total WP tersebut tidak otomatis dapat memacu penerimaan pajak sebab sebagian pajak WP OP telah dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja. Namun, yang lebih krusial, tambahnya, adalah belum semua WP melaporkan SPT secara jujur.

“Kita masih harus berupaya agar WP melaporkan dengan benar. Itu juga berarti potensi yang belum kita gali masih banyak,” tutur Darmin. Dia memperkirakan negara masih berpeluang meningkatkan penerimaan pajak sekitar 40% dari total setoran tahun lalu Rp571,1 triliun (termasuk PPh migas) atau sekitar Rp230 triliun bila WP melapor dengan benar dan tak ada kendala krisis global.

“Tetapi itu tidak bisa langsung, harus bertahap. Bagaimana yakinkan orang bayar pajak dengan benar. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun nanti kita akan perbaiki,” ujarnya. Di hadapan Wapres, Dirjen Pajak mengulangi komitmen pihaknya melaksanakan reformasi perpajakan tahap kedua, setelah jilid pertama diakhiri dengan sunset policy akhir Februari.

Reformasi perpajakan tahap kedua, pertama peningkatan pelatihan dan pendidikan pegawai di dalam dan luar negeri. Kedua, evaluasi remunerasi tenaga pemeriksa dan juru sita. Ketiga, penegakan sistem reward dan punishment secara adil dan ketat. Keempat, pembentukan kantor pelayanan pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Orang Pribadi. Kelima, peningkatan efisiensi sistem MPN (modul penerimaan negara). Keenam, kerja sama dengan para ahli kelas dunia untuk menyiapkan perbaikan lanjutan. Ketujuh, perluasan inbound dan outbound call center.

Realisasi 14%

Dalam perkembangan lain, Kepala Kanwil Pajak Sulselrabar Eddi Setiadi mengatakan realisasi penerimaan pajak tahun 2009 sampai 19 Maret pekan lalu mencapai 13,88% dari target Rp5,12 triliun. Tahun ini setoran pajak di wilayah itu dipatok naik 12,4% dibanding rencana penerimaan 2008.

“Selama tahun 2008 terjadi penambahan WP sebanyak 93.188, sehingga jumlah WP sampai 31 Desember 2008 adalah 430.498 WP,” jelasnya dalam siaran pers. Dia memaparkan mulai tahun ini cara penyampaian SPT tahunan makin dipermudah. WP, katanya, dapat menyerahkan SPT di KPP terdekat di mana saja, pojok pajak, dropbox, mobil pajak keliling, dan KP2KP.