Aturan teknis hambat pariwisata

MAKASSAR: Penjelasan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel Ama Saing yang ingin menunggu aturan teknis UU Kepariwisataan dinilai akan menghambat keinginan pelaku usaha membentuk badan promosi pariwisata daerah. Pasalnya, implementasi UU tersebut menjadi keputusan presiden, menteri, lalu gubernur dipastikan membutuhkan waktu panjang.

Ketua Asosiasi Perusahaan Biro Perjalanan Indonesia (Asita) Sulsel Irham Ilyas mengatakan apabila keinginan Kadis Pariwisata itu dituruti, pembentukan badan promosi tersebut pasti akan lama baru terwujud. Dia mengaku khawatir daerah ini akan makin ketinggalan dari daerah lain yang secara intensif terus membenahi pemasaran khususnya aspek promosi pariwisata mereka.

Irham kembali menegaskan badan tersebut sangat diperlukan sebab dinas terkait terbukti kurang optimal mempromosikan pariwisata Sulsel karena pelbagai kendala termasuk anggaran dan SDM. Di sisi lain, katanya, sumbangsih asosiasi dan pelaku usaha selama ini tercerai berai karena dilakukan tanpa koordinasi dan visi memadai.

“Kami dapat memahami bahwa pembentukan badan promosi pariwisata daerah harus mempunyai payung hukum yang jelas kalau acuannya adalah ketentuan dalam UU Kepariwisataan,” kata Irham, akhir pekan lalu. “Tetapi kalau menunggu aturan teknis turun, wah bisa lama sekali dan kita pasti ketinggalan kereta lagi,” imbuhnya.

Dia menanggapi pernyataan Kadis Pariwisata Sulsel Ama Saing yang mengatakan pendirian badan dimaksud harus menunggu keppres, kepmen, dan kepgub. Singkat kata, menurut Ama, pembentukannya bergantung pada seberapa cepat aturan teknis disusun. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Makassar Anggiat Sinaga mengaku sangat kecewa jika pembentukan badan promosi tersebut terhambat persoalan birokrasi.

Dia mendesak pihak terkait segera bertemu membahas kemungkinan jalan yang dapat ditempuh untuk mempercepat perwujudan badan. Menurutnya, keseriusan pemerintah daerah membenahi kemerosotan pariwisata dalam satu dasawarsa terakhir bakal diuji oleh hal itu. “Wah, bakal mentah lagi seruan kita kalau harus menunggu keppres segala. Saran saya, semua pihak harus menyamakan persepsi,” katanya.