AMBON: Pemerintah daerah diminta memberikan kemudahan berinvestasi kepada calon investor yang akan masuk ke Ambon, Maluku, sehingga bisa mempercepat pembangunan ekonomi di provinsi ini. Pemimpin Bank Indonesia (BI) Ambon Totok Hermiyanto menegaskan masalah kemudahan berinvestasi yang sering dijanjikan pemerintah daerah untuk menggaet investor, hendaknya tidak menjadi paradoks atau sebatas pemanis saja.
“Kemudahan investasi jangan hanya bersifat lip service karena dampaknya memberikan citra negatif bagi perkembangan investasi di daerah,” katanya di Ambon, pekan lalu. Menurutnya, diperlukan komitmen pemda memudahkan para investor yang ingin berinvestasi di Maluku, seperti penyediaan lahan khusus industri, perluasan areal pergudangan, kemudahan perizinan, tersedianya akses data dan informasi, serta jaringan komunikasi.
Tak kalah penting juga kondisi keamanan di Maluku yang kondusif dan aman, harus terus dijaga, agar investor merasa aman menanamkan modal di daerah itu. Totok menegaskan momentum kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Maret mendatang ke Ambon merupakan sebuah peluang besar guna menciptakan citra positif, bahwa Maluku benar-benar aman dan menjamin pelaksanaan investasi skala besar.
Selain itu, masalah infrastruktur transportasi dan perluasan fasilitas kelistrikan yang belum tuntas, membutuhkan koordinasi ekstra dari pemangku kebijakan, termasuk dalam penyelesaian solusi masalah pembebasan tanah terkait resistensi masyarakat serta segala aspek hukumnya.
“Budaya masyarakat yang ambivalen permisif terhadap arus modernisasi perlu dicarikan solusinya secara bijak, untuk menarik investor dan wisatawan agar lebih betah datang berkunjung ke Maluku,” ujarnya.
Kewirausahaan
Totok mengatakan langkah mendesak lain yang perlu dilakukan sekarang dari sisi produksi adalah, menumbuhkan jiwa ke-wirausahaan di kalangan pengusaha lokal. Hal itu, katanya, guna memperkuat kapasitas kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil, menengah (UKM) serta memperkuat kemandirian usaha lokal, meskipun agak bertentangan dengan budaya lokal yang masih menjunjung tinggi profesi sebagai pegawai negeri.
“Orang Maluku masih beranggapan bahwa menjadi pegawai negeri, polisi, atau TNI lebih baik daripada di swasta,” ujar Totok. Dia menambahkan Maluku sangat kaya akan berbagai potensi alam, terutama wilayah laut dan perairan yang jika dikelola secara optimal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan daerah ini sangat maju dari daerah lainnya.
Menyangkut masalah ini, lanjutnya, dibutuhkan kerjasama lintas sektoral dengan menjadikan masyarakat basis utama penggerak untuk mengelola potensi laut dan perikanan yang sangat melimpah dan menjadi incaran dunia itu.
“Kemudahan investasi jangan hanya bersifat lip service karena dampaknya memberikan citra negatif bagi perkembangan investasi di daerah,” katanya di Ambon, pekan lalu. Menurutnya, diperlukan komitmen pemda memudahkan para investor yang ingin berinvestasi di Maluku, seperti penyediaan lahan khusus industri, perluasan areal pergudangan, kemudahan perizinan, tersedianya akses data dan informasi, serta jaringan komunikasi.
Tak kalah penting juga kondisi keamanan di Maluku yang kondusif dan aman, harus terus dijaga, agar investor merasa aman menanamkan modal di daerah itu. Totok menegaskan momentum kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Maret mendatang ke Ambon merupakan sebuah peluang besar guna menciptakan citra positif, bahwa Maluku benar-benar aman dan menjamin pelaksanaan investasi skala besar.
Selain itu, masalah infrastruktur transportasi dan perluasan fasilitas kelistrikan yang belum tuntas, membutuhkan koordinasi ekstra dari pemangku kebijakan, termasuk dalam penyelesaian solusi masalah pembebasan tanah terkait resistensi masyarakat serta segala aspek hukumnya.
“Budaya masyarakat yang ambivalen permisif terhadap arus modernisasi perlu dicarikan solusinya secara bijak, untuk menarik investor dan wisatawan agar lebih betah datang berkunjung ke Maluku,” ujarnya.
Kewirausahaan
Totok mengatakan langkah mendesak lain yang perlu dilakukan sekarang dari sisi produksi adalah, menumbuhkan jiwa ke-wirausahaan di kalangan pengusaha lokal. Hal itu, katanya, guna memperkuat kapasitas kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil, menengah (UKM) serta memperkuat kemandirian usaha lokal, meskipun agak bertentangan dengan budaya lokal yang masih menjunjung tinggi profesi sebagai pegawai negeri.
“Orang Maluku masih beranggapan bahwa menjadi pegawai negeri, polisi, atau TNI lebih baik daripada di swasta,” ujar Totok. Dia menambahkan Maluku sangat kaya akan berbagai potensi alam, terutama wilayah laut dan perairan yang jika dikelola secara optimal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan daerah ini sangat maju dari daerah lainnya.
Menyangkut masalah ini, lanjutnya, dibutuhkan kerjasama lintas sektoral dengan menjadikan masyarakat basis utama penggerak untuk mengelola potensi laut dan perikanan yang sangat melimpah dan menjadi incaran dunia itu.
.jpg)
