Percepatan pembangunan Sulteng telan anggaran Rp988 miliar

PALU: Pemerintah mengalo­kasikan anggaran Rp988 milar pada 2009 untuk program percepatan­ pembangunan Provinsi Sula­wesi Tengah. Dukungan anggaran itu adalah realisasi Instruksi Presiden No.7/2008 tentang percepatan pembangunan di Sulteng pasca konflik yang berlangsung cukup lama di Kabupaten Poso.

Sekretaris Provinsi Sulteng Gumyadi mengatakan anggaran percepatan dialokasi­­kan untuk lima fokus kebija­k­an­­ yakni, penanggulangan ke­­­mis­­kinan dan pengangguran sebesar Rp112 miliar, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan Rp2 miliar, serta revitalisasi pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, dan perdesaan Rp244 miliar.Selain itu, pembangunan infrastruktur Rp485 miliar, serta peningkatan harmonisasi kehidupan, ketertiban, dan rasa aman masyarakat Rp142 miliar. “Sebenarnya yang diusulkan­ Rp1,23 triliun, namun disetujui Rp988 miliar. Anggaran melekat di kementerian dan lembaga,” kata Gumyadi, kemarin.
Menurut Gumyadi, percepat-an tidak memiliki mata anggaran khusus karena Inpres ditandatangani presiden pada 23 Agustus 2008 menjelang berakhirnya pembahasan APBN.

“Pada era pemerintahan Soe­­harto, Inpres yang dikeluarkan pasti memiliki pos anggaran khusus, berbeda dengan saat ini yang umumnya hanya melekat pada pos kementerian atau lembaga,” katanya. Menurutnya, lewat Inpres itu diharapkan angka peng­angguran dapat ditekan 5-6,5% per tahun dari jumlah pengangguran 99.219 jiwa.

Penduduk miskin diperkirakan bisa ditekan 2% menjadi 546.252 jiwa. Infrastruktur jalan nasional akan dipacu 90%, provinsi 80%, dan kabupaten 60% pada 2008-2010.
Infrastruktur­­ jalan dan jembatan prioritas a.l. pembukaan jalan nasional Mamboro (Palu) menghubungkan Parigimpu’u (Parigi Moutong) sepanjang 36 km, serta ruas jalan nasional Wanagading (Parigi Moutong) dengan Air Terang (Kabupaten Buol) sekitar 50 km. “Pelebaran landasan pacu Bandara Mutiara dan perlu-as­an Pelabuhan Pantoloan Palu juga masuk prioritas,” ujar Gumyadi.